Usulkan 10 Raperda Non APBD

LINTASREMBANG.ISKNEWS.COM, Lintas Rembang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rembang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, senin (18/12/17) pagi. Kegiatan yang diselenggarakan di ruang paripurna DPRD Rembang dihadiri Bupati Rembang - Abdul Hafidz, Wakil Bupati Rembang - Bayu Andriyanto, beserta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



Majid Kamil MZ Ketua DPRD kabupaten Rembang mengatakan, 10 raperda yang diusulkan untuk dibahas terdiri dari 7 raperda usulan dari eksekutif tentang penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten Rembang, raperda tentang pengelolaan barang milik daerah, raperda tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang, raperda tentang ijin usaha jasa konstruksi, raperda tentang perubahan ke-2 atas peraturan daerah (perda) nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), raperda tentang perubahan ke-2 atas perda nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan raperda tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi tempat khusus parkir. 

Majid menambahkan 3 raperda inisiatif dari legislatif meliputi raperda tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Kemudian raperda tentang perlindungan serta pemberdayaan petani dan nelayan maupun raperda tentang tanggungjawab sosial perusahaan.

Sementara itu M. Asnawi ketua komisi A DPRD kabupaten Rembang mengatakan, mengusulankan raperda inisiatif tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MPd. Karena kegiatan yang dikukuhkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 April 2007 telah berakhir tahun 2014. Sehingga perlu badan hukum untuk memayungi aset PNPM MPd yang berada di desa dan kecamatan.

Disisi lain, Bupati Rembang H. Abdul Hafidz mengungkapkan, diusulkannya raperda tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dalam rangka melindungi kepentingan umum. Pemerintah memberikan jaminan akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. 

Sedangkan adanya usulan perubahan ke-2 atas perda nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Perda bersangkutan tidak sesuai lagi untuk diterapkan dalam kondisi sekarang dan OPD yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami perubahan. (rtw)

No comments

Powered by Blogger.