Targetkan WTP Permasalahan Aset Harus Tuntas

(Lintas Rembang) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berdasarkan hasil dari LHP  BPK, merupakan salah satu kabupaten bersama 5 kabupaten lain di jawa tengah yang masih mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menjadi keprihatinan Bupati Rembang H Abdul hafidz saat membuka kegiatan gelar pengawasan daerah  tahun 2017 selasa pagi (21/11) di lantai 4 kantor Bupati .  


Bupati mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi beban untuk diperbaiki supaya tahun 2018 mendatang kabupaten Rembang  bisa mendapat opini WTP.  dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 hingga saat ini Kabupaten Rembang belum tercatat meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk itu Ia meminta semua Organisasi perangkat daerah (OPD) bisa menindaklanjuti secara cepat hasil dari rekomendasi BPK , dan  berkomitmen bersama-sama untuk  mewujudkannya 

“Terus terang ini menjadi beban saya ketika BPK memberikan Opini kepada pemkab Rembang karena tidak mendapatkan opini WTP, ini renungan dan harus kita tindaklanjuti  semua OPD untuk berkomitmen besama melakukan perbaikan-perbaikan dalam  mewujudkannya , bagi Kepala OPD yang tidak sanggup tentu  sudah tidak pantas menjadi kepala OPD “, Ujarnya.

Untuk mewujudkannya pemkab Rembang melalui pakta integritas telah merekomendasikan semua  OPD segera  menyelesaikan permasalahan aset, karena selama ini  menjadi faktor yang sulit mendapatkan WTP. 

Pihaknya juga meminta perhatian terkait pengunaan uang negara tidak hanya dibelanjakan saja, tetapi bagaimana pencatatannya. Menurutnya menggunakan uang negara harus dihitung mulai dari .perencanaan tepat sasaran atau tidak,  pelaksanaannya, pengaturannya, maupun  pengawasannya, dan ini menjadi tanggung jawab kita. 

Ia juga berpesan kepada untuk mulai menata penggunaan anggaran, regulasi pelaksanaan pengawasan, dan pencataan aset. Untuk semua itu agar segera diselesaikan, jangan sampai ada uang yang dibayarkan tanpa dicatat, uang dibayarkan tanpa ada pencatatannya karena semua aset sangat penting

Pencatatan aset yang tidak terkendali selama berpuluhpuluh tahun menjadi faktor utama gagalnya mendapatkan WTP. Dari catatan LHP BPK tahun 2016 lalu menyatakan  ada 1,3 Trilyun aset yang belum diyakini kewajarannya. (rtw)

No comments

Powered by Blogger.